 |
| Pemilu 2014. |
Setiap partai politik kini tengan disibukkan dengan persiapkan, tak luput juga dengan Komisi Pemiluhan Umum (KPU). Yang tengah gencar-gencarnya mempromosikan gelaran ini, dengan menambah jumlah iklan, baik di media online, televisi, cetak, maupun radio.
Di samping itu juga, media iklan catek seperti banner dan baligo, kian semarak dengan iklan untuk mengikuti pencoblosan April tahun depan ini. Hal ini tentu untuk mengurangi jumlah golongan putih (golput). Yang dipredikasi akan semakin banyak, karena kekurangpercayaan masyarakat terhadap pemimpin saat ini.
Korupsi dan kongkalingkong menjadi momok dalam sebuah demokrasi, yang telah menghancurkan perasaan rakyat banyak, terutama meraka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tak sedikit juga anggota dan kader partai yang terlibat dalam korupsi yang kian terbuka ini. Setiap proyek pemerintah, sepertinya menjadi ajang bisnis besar bagi mereka, yang memiliki mental koruptor.
Setiap kali pemilu digelar, tak kurang janji-janji manis diumabar oleh mereka yang ingin berkuasa, baik itu di legistalif, eksekutif, maupun yudikatif. Tapi buktinya? Tak sedikit mereka yang berpendidikan tinggi dan "katanya" bermoral, ikut terjebak dalam korupsi. Saat terjebak, mereka saling membantah, menuduh dan saling menjatuhkan lawan mapun kawan.
Lalu kenapa hal itu bisa terjadi?
Inilah yang terkadang menjadi awal mulanya, sebagai orang awam, daya melihat, banyaknya iklan yang dipublikasikan oleh para calon bisa menjadi penyebab awal dari tindakan korupsi. Kenapa bisa?
Coba Anda bayangkan, berapa besar uang yang mereka keluarkan untuk beriklan? Jutaan, ratusan juta, atau miliaran? Ya kesalahan pertama adalah saat mereka ingin dikenal, sehingga tak jarang mereka menggelontorkan uang yang banyak demi sebuah kekuasaan. Hasilnya? Korupsi.
Seperti pengalaman saya dalam sebuah pemilihan yang terbilang kecil, yaitu desa di salah satu desa di kawasan Bandung Selatan. Untuk memikat pemilih, tak jarang para calon mengeluarkan uang hingga ratusan juta. Itu tentu bukan hal yang kecil.
Mereka rela mengeluarkan uang demi kekuasaan, padahal dengan gaji yang mereka dapatkan, tidak akan melunasi apa yang telah mereka keluarkan dalam kurun mereka menjabat kepala desa. Sekarang jika ingin menjadi calon legislatif, tentu butuh biaya yang besar. Dengan gaji yang didapatkan, tentu titik impas tidak akantercapai, kecuali mereka menggunakan "jalan belakang."
Lantas Berapa biaya untuk menjadi Presiden?
Yang pasti untuk mengarungi 34 provinsi, bukanlah biaya yang murah, ditambah jika para calon tersebut mengunjungi kabupaten. Bisa Anda bayangkan, apalagi jika ditambah "bagi-bagi" bahan pokok, ataupun hal lainnya, baik itu berupa sumbangan atau kepedulian.
Tak sedikit juga calon presiden saat ini telah "eksis" di berbagai iklan televisi, media cetak, baligo, dan banyak lainnya. Tentu hal itu bukanlah biaya yang sedikit untuk dikeluarkan.
Semoga kita bisa memilih orang-orang yang memang bisa memperbaiki bangsa in kedepannya, bisa menjadi panutan bagi rakyatnya. Dan selamat bagi kita untuk menyambut pesta demokrasi bangsa ini. Ayo pilih dan jangan tentukan nasib bangsa oleh mereka yang berani bayar mahal.
Jika Anda mempunyai tambahan, bisa memberikan pendapat di kolom komentar.